Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025, yang menegaskan pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Instruksi ini berisi tujuh poin utama yang mengarah pada penghematan signifikan dalam belanja negara.
Efisiensi Anggaran Mencapai Rp 306 Triliun
Salah satu poin utama dalam Inpres ini adalah arahan kepada seluruh kementerian dan lembaga negara untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 306 triliun lebih. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 256,1 triliun dialokasikan untuk efisiensi belanja kementerian dan lembaga, sementara Rp 50,5 triliun berasal dari transfer ke daerah.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya identifikasi belanja operasional dan non-operasional yang bisa dikurangi. Ini mencakup belanja kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, proyek infrastruktur, hingga pengadaan alat dan mesin.
Selain itu, kepala daerah juga diminta untuk mengurangi belanja yang bersifat seremonial, studi banding, seminar, dan Focus Group Discussion (FGD). Efisiensi juga diterapkan pada perjalanan dinas yang harus dikurangi hingga 50 persen serta pembatasan belanja honorarium melalui pengurangan jumlah tim dan besaran gaji.
Dampak bagi Aceh: Dari Infrastruktur hingga Pelayanan Publik
Instruksi ini tentu memiliki dampak besar terhadap pengelolaan APBD di daerah, termasuk di Aceh. Ketua Umum Forum Jurnalis Aceh (FJA), Muhammad Saleh SE, MM, menyoroti bahwa pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhullah (Dek Fadh) harus mengambil langkah strategis untuk memastikan anggaran tetap dikelola secara efisien.
Menurut Saleh, ada beberapa poin utama yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Aceh:
Efisiensi Belanja Operasional
Pengurangan belanja operasional, seperti perjalanan dinas dan alat tulis kantor (ATK), sesuai dengan arahan Inpres. Pemotongan 50 persen untuk perjalanan dinas diharapkan bisa mengurangi pengeluaran, tetapi juga berisiko mengurangi efektivitas pelayanan publik jika tidak dikelola dengan baik.Pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus)
Dalam Inpres ini, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dialokasikan sebesar Rp 18,3 triliun, sedangkan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh dan Papua hanya sekitar Rp 509,4 miliar. Jika dibagi rata, masing-masing provinsi hanya mendapatkan sekitar Rp 250 miliar. Angka ini jauh dari ekspektasi, dan bisa berdampak pada keberlanjutan program strategis yang bergantung pada dana Otsus, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.Penghapusan atau Pengurangan Dana Infrastruktur
Salah satu dampak terbesar dari efisiensi ini adalah pemotongan anggaran untuk sektor infrastruktur. Hal ini berpotensi menunda proyek-proyek besar di Aceh, termasuk pembangunan jalan, jembatan, serta fasilitas publik lainnya.Pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Krisis Likuiditas
Selain pemangkasan DAK dan Otsus, instruksi ini juga mengurangi Dana Bagi Hasil (DBH), yang bisa menyebabkan Aceh mengalami krisis likuiditas. Jika dana ini tidak ditransfer dalam jumlah penuh, Aceh akan kehilangan sumber pendapatan utama, yang berimbas pada pembiayaan sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, efisiensi besar-besaran harus dilakukan untuk menutupi defisit.
Strategi yang Harus Ditempuh Pemerintah Aceh
Dalam menghadapi situasi ini, Muhammad Saleh memberikan beberapa rekomendasi langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah Aceh:
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Aceh harus lebih kreatif dalam menggali potensi PAD, seperti sektor pariwisata, investasi, dan pengelolaan sumber daya alam, guna mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat.Efisiensi Belanja Non-Prioritas
Pemotongan belanja yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti perjalanan dinas dan ATK, harus dikelola dengan bijak agar tidak mengganggu layanan esensial.Penguatan Dana Desa dan CSR
Dalam kondisi anggaran yang terbatas, program berbasis dana desa dan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan lokal dapat menjadi solusi alternatif untuk mendanai proyek kecil yang bermanfaat bagi masyarakat.Penyusunan Ulang Prioritas Anggaran
Pemerintah Aceh perlu memastikan bahwa anggaran difokuskan pada program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang berjalan harus dilakukan agar efisiensi tidak berdampak negatif pada pelayanan publik.Lobi ke Pemerintah Pusat
Salah satu langkah penting yang bisa ditempuh adalah melobi pemerintah pusat untuk mendapatkan tambahan alokasi dana, terutama jika dampak dari Inpres ini dirasa terlalu besar bagi Aceh.
Kesimpulan: Tantangan Besar di Depan Mata
Instruksi Presiden Prabowo ini membawa tantangan besar bagi pemerintah daerah, termasuk Aceh. Jika tidak dikelola dengan baik, APBA 2025 berisiko mengalami defisit signifikan, yang bisa menghambat pembangunan dan meningkatkan tekanan sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, strategi yang matang dan kebijakan yang bijak sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi dan pelayanan publik yang optimal.